SUKABUMI KAB - Studi banding 381 kepala desa (kades)
se-Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ke Bali menuai kritikan. Pasalnya,
biaya plesiran mereka menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).
Direktur
Forum Indonesia Untuk Transparansi (Fitra) Sukabumi, Ajat Zatnika
mengatakan ratusan kades berangkat ke Bali informasinya untuk studi
banding pengelolaan anggaran dana desa ke Kabupaten Badung, Provinsi
Bali. Menurutnya, hal itu hanya mengahmbur-hamburkan uang rakyat karena
tidak substansial. "Jika ingin belajar dan ingin tahu besarnya PAD di
beberapa Kabupaten di Bali tidak perlu ke sana. Di zaman saat ini cukup
mengakses informasi dari berbagai media. Ini hanya mengahambur-hamburkan
uang saja," kata Ajat kepada wartawan.
Ditegaskan Ajat,
karakteristik dan mekanisme pengelolaan dana desa antara Sukabumi dengan
Badung jelas berbeda. Terlebih, semuda desa di Indonesia kini sama-sama
belajar dalam pengelolaan dana desa. "Sayang saja anggarannya dipakai
untuk jalan-jalan. Lebih baik digunakan untukmasyarakat di sekitar desa.
Ini patut dipertanyakan. Termasuk peranan dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMPD) yang mengetahui dan menyetujui kegiatan para
kades ini," tandasnya.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD
Kabupaten Sukabumi, Yudi Mulyadi menegaskan kegiatan itu sudah
direncanakan sejak tahun lalu. Tujuannya yakni karena di Bali
mendapatkan bantuan dana desa dari APBD cukup besar. Kendati begitu,
pengelolaannya mulai perencanaan sampai pengalokasiannya sangat baik.
"Mekanisme pemberangkatan para kades itu ke Bali bertahap yakni dibagi 4
tahap. Terakhir pada Jumat lalu. Mereka di sana belajar pengelolaan
bantuan dana desa," pungkasnya. Dendi
Sumber diperoleh dari : http://sukabumizone.com/berita/daerah/item/1407-studi-banding-ke-bali-ratusan-kades-di-sukabumi-menuai-kritik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar