Informasi Publik Belum Transparan

CIKOLE – Undang-undang 24 tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik, nampaknya belum bisa diterapkan di Kota Sukabumi. Pasalnya, dokumen-dokumen seperti APBD masih sulit dan susah untuk diketahui masyarakat. Hal ini yang dikatakan Direktur Program Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Ajat Zatnika.
Menurutnya, dokumen negara tersebut seharusnya diketahui oleh masyarakat secara luas. “Sampai saat ini, belum ada kegiatan yang membahas tentang anggaran di Kota Sukabumi,” ujar Ajat kepada Radar Sukabumi.
Selain informasi, masalah dokumen juga seolah tak ada yang boleh mengetahui kecuali eksekutif dan legislatif saja. Padahal dalam amanat UU semua masyarakat boleh mengetahui isi dari dokumen yang selama ini seolah tertutup. “Anggaran yang ada kan berasal dari masyarakat, jadi seharusnya mereka tahu dikemanakan saja anggarannya selama ini,” lanjutnya.
Begitu juga dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan masyarakat masih dibatasi. Padahal, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) selalu dilakukan. Tapi, kebutuhan masyrakat yang ril selalu tersisih oleh kepentingan politis. “Buat apa ada Musrenbang kalau memang ajuan dari masyrakat selalu sulit. Ini yang sampai saat ini terus kita dorong agar apa yang diajukan masyarakat bisa terealiasi,” pungkasnya.
Untuk itulah, FIRTA Sukabumi terus konsen untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan dalam masalah perencanaan dan penganggaran baik di Kota sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui sebenarnya seperti apa proses perencaan dan penganggaran dan bagaimana bisa melakukan pengajuan program. “Kalau boleh jujur, jarang ada masyarakat yang terlibat secara langsung dalam Musrenbang. Malahan, dari hasil investigasi kita masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu musrenbang,” cetus Ajat.(nur)
Sumber diperoleh dari : http://www.spdi.eu/tag/cikole/

Sukabumi Dinilai Masih Rendah Dalam Keterbukaan Informasi Publik

SUKABUMIZONE.COM, SUKABUMI–Keterbukaan lembaga publik dilingkungan pemerintah dan partai politik dinilai belum terlaksana di Kabupaten Sukabumi, itu sesuai dengan pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Jawa Barat.
Salah satunya, keterbukaan mengenai informasi anggaran. Tentunya hal itu tidak sesuai dengan standar layanan informasi sebagaimana yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 22.
“Keterbukaan informasi dari badan pubik dan parpol di wilayahnya sangat minim. Setelah Fitra meminta informasi anggaran ke 36 badan publik.
Paling hanya sekitar 36 persen memberikan tanggapan atas permintaan dokumen atau data. Keterbukaan publik membuktikan masih rendah,”kata Aktivis FITRA Sukabumi, Ahmad Jamaludin yang juga menyebutkan pelayanan informasi di badan publik nampaknya masih lamban.
Dijelaskannya, FITRA Sukabumi Oktober-November 2012 lalu sudah melakukan pengajuan permohonan dokumen anggaran kepada 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 8 Parpol di Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu, dokumen atau data yang diminta untuk SKPD antara lain salinan rencana kerja anggaran (RKA) 2012, salinan daftar penggunaan anggaran (DPA) 2012, salinan laporan realisasi anggaran (RLA) 2011 dan pertanggungjawaban APBD 2011 (khusus DPPKAD).
“Untuk parpol yaitu jenis dokumen/data yang diminta salinan laporan keuangan 2011. Dasar hukum permintaan dokumen/data diantaranya UU Nomor 14/2008 tentang KIP, PP No.61/2010 tentang Pelaksanaan UU No.14/2008.
Paling hanya 36 persen yang terkesan terbuka,” ujarnya.
Sedangkan menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bidang Kominfo Dishub Kominfo Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi membantah bila telah mempersulit dalam pemberian permohonan dokumen kepada FITRA Sukabumi. Hanya saja, pihaknya ingin bermitra dengan lembaga resmi dan telah memiliki aspek legalitasnya yang jelas.
“Kami mempertanyakan legalitas FITRA Sukabumi untuk pertanggungjawaban. sebab permasalahannya dengan keamanan dokumen,” jelasnya.
Manager Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika menegaskan lembaganya sudah berbadan hukum dengan memiliki  akte notaries. Belum lagi merupakan lembaga jaringan tingkat nasional yakni FITRA.

Sumber diperoleh dari : http://sukabumizone.com/2012/12/sukabumi-dinilai-masih-rendah-dalam-keterbukaan-publik.html

Tipikor Disdik Kabupaten Sukabumi Karena Lemahnya Pengawasan DPRD

INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai beberapa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi bisa jadi karena lemahnya pengawasan dari DPRD.

"DPRD itu punya peranan penting yakni pengawasan atau controling. Dengan adanya Tipikor di Disdik bisa jadi karena pengawasan yang lepas dari DPRD," kata Koordinator Program Fitra Sukabumi, Ajat Zatnika saat dihubungi INILAH.COM.

Menurut Ajat, peranan pengawasan atau kontroling yang dimiliki DPRD ini perlu dipertanyakan dan perlu dievaluasi. DPRD Kabupaten Sukabumi perlu kehati-hatian dalam menerima usulan atau rencana kerja anggaran (RKA) dari Disdik.

"Terlebih lagi dalam APBD Kabupaten Sukabumi anggaran pendidikan sangat besar mencapai 48%. Kedepan, perlu pengawasan dari DPRD dan juga perlu dievaluasi," ujarnya.

Selain DPRD, lanjut Ajat, masyarakat pun memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Karena masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap rencana kerja anggaran. "Masyarakat punya hak dan diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," imbuhnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 tentang rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA/L) serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

"Setiap badan publik juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala," pungkas Ajat.[ang]

Oleh : Budiyanto
Pakuan-Selasa, 27 November 2012

Sumber silahkan di klik disini : http://www.inilahkoran.com/read/detail/1931537/tipikor-di-disdik-karena-lemahnya-pengawasan

APBD Kabupaten Sukabumi Hanya Akomodir 6% Usulan Warga

Monday, 01 October 2012 SUKABUMI –Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menunjukan APBD Kabupaten Sukabumi hanya mampu mengakomodir usulan warga sebesar 6%. Pemerintah daerah juga dinilai belum mampu bersikap transparan atas pengalokasian dana APBD setiap tahunnya. Manager Program Fitra Sukabumi, Ajat Zatnika menuturkan Pemkab Sukabumi belum sepenuhnya mampu mengalokasikan dana ABPD senilai Rp1,8 triliun untuk pembangunan yang didasari usulan warga. Hal ini berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan APBD sejak 2009 hingga 2010. “Konsep pembangunan setiap tahunnya yang berdasarkan usulan warga melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tidak seluruhnya terakomodir APBD.Untuk usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat hanya terakomodir 6% dan untuk jenis kegiatannya hanya terakomodir 36,02 %,”ungkap Ajat. Akibatnya,tidak sedikit pemerintah desa yang enggan menyelenggarakan musrenbang. Pasalnya usulan yang berasal dari tingkat RT/RW nyaris tidak pernah terakomodir APBD. Dampaknya kepala desa kerap menjadi pelampiasan kekecewaan warga. “Kondisi ini terungkap berdasarkan banyaknya pengaduan dari asosiasi kepala desa kepada kami. Mereka cenderung memilih untuk tidak melakukan musrenbang. Kalaupun ada kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD di salah satu desa, namun itu bukan yang diusulkan warga,”katanya. Kajian Fitra juga menunjukan hingga kini Pemda Kabupaten Sukabumi belum bisa bersikap transparan terhadap pengalokasian serta pelaksanaan APBD.Alasannya warga masih kesulitan untuk mengakses dana APBD. Padahal dokumen anggaran publik tersebut harus diketahui secara umum. Bahkan fakta yang terungkap, tidak sedikit anggota legislatif tidak memiliki dokumen APBD. Padahal lembaga tersebut harus melakukan pengawasan. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Ade Hendrawan mengemukakan sejatinya musrenbang merupakan bagian dari mekanisme atau tahapan bagi pemerintah daerah dalam menentukan pembiayaan pembangunan. Hanya saja, musrenbang tidak bersifat mutlak karena penentuan pembangunan harus menggunakan skala prioritas. toni kamajaya Sumber:

Anggaran untuk Pemekaran Kabupaten Sukabumi

Pemekaran Kabupaten Sukabumi sudah menjadi agenda pembangunan, yang dituangkan dalam RPJMD 2006-2010 dan RPJMD 2011-2015 dan sampai sekarang masih menjadi prioritas khusus dari 11 prioritas pembangunan. Upaya pemekaran Kab. Sukabumi, anggarannya telah di alokasikan sejak tahun 2007 pada Pos Sekretariat Daerah. Pada tahun 2007 dgn nama program "Konsultasi Pemekaran Kabupaten", pada tahun 2008-2011 dgn nama program "Program Pencapaian Pemekaran Kabupaten Konsultasi Pemekaran Kabupaten", Tahun 2012 dgn nama program "Fasilitasi Penataan Daerah Otonom Pemekaran Kab. Sukabumi (luncuran 2011). Rincian anggarannya sebagai berikut : Tahun 2007=Rp. 225.000.000,- Tahun 2008=Rp. 275.000.000,- Tahun 2009=Rp. 430.000.000,- Tahun 2010=Rp. 300.000.000,- Tahun 2011=Rp. 176.350.000,- dan Tahun 2012(Luncuran 2011)=Rp. 58.010.000,-. Jadi total anggaran untuk program pemekaran Kab. Sukabumi sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 1.406.350.000,-. Mangga dikaji ku dulur2 uang sebanyak itu hanya untuk upaya pemekaran kab. smi tapi sampai saat ini pemekaran tidak pernah terwujud. Untuk mengatasi layanan publik, sebenarnya bukanlah Kab. Smi harus dipekarkan, tapi berikan pelimpahan sebagian wewenang kabupaten kepada kecamatan dalam melakukan pelayanan publik, karena dgn pemekaran tidaklah bisa menjamin masyarakat menjadi sejahtera, yang ada hanyalah terpenuhinya kepentingan2 elit politik yang ingin menempati daerah kekuasaan baru...

Pasien Dibebani Kenaikan Biaya Operasional

SUKABUMI, KOMPAS.com -  RSUD R Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jabar, berencana menaikkan biaya perawatan untuk menutupi kebutuhan operasional dan perawatan. Rata-rata kenaikan 30 persen, dan selambat-lambatnya diberlakukan Mei mendatang.
Kenaikan ini untuk mencukupi kebutuhan operasional rumah sakit, dan juga memperbaiki tingkat pendapatan asli daerah sementara (PADS).
"Selain itu, kenaikan untuk menambah subsidi silang pada bulan-bulan tertentu saat banyak pasien," kata Direktur RSUD R Syamsudin SH, Suherman, Senin (12/3/2012).
Ia mengatakan, kenaikan biaya pelayanan itu didasarkan pada Perda Nomor 21/2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas 3RSUD R Syamsudin SH, yang ditetapkan pada 30 Desember 2011.
Akibat dari peraturan tersebut, biaya rawat inap di Kelas 3 yang sebelumnya Rp 30.000 per hari, meningkat menjadi Rp 50.000 per hari. Rinciannya, Rp 35.000 untuk biaya jasa rumah sakit, dan Rp 15.000 untuk biaya jasa pelayanan. Biaya tindakan medis menjadi Rp 4.500 hingga Rp 15.000, tergantung jenis tindakannya.
Suherman menambahkan, mata biaya operasional yang dimaksud, antara lain untuk membiayai tagihan listrik, air, pemeliharaan peralatan, serta makanan bagi pasien. Sementara untuk peremajaan alat kesehatan seperti pemutakhiran sarana operasi, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Total penerimaan rumah sakit itu pada 2011 menurut Suherman sekitar Rp 87 miliar. Sebesar 56 persen di antaranya digunakan untuk biaya operasional dan perawatan rumah sakit. Sisanya digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia).
"Kenaikan biaya operasional itu nantinya juga untuk rekrutmen perawat baru," lanjut Suherman.
Pengguna jasa rumah sakit keberatan dengan rencana kena ikan biaya tersebut. Terlebih lagi, saat ini, masyarakat sedang cemas dampak dari rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan biaya operasional disebutkan memberatkan masyarakat yang tidak mendapat layanan baik Jamkesmas maupun Jampersal.
"Jika rumah sakit tetap menaikkan biaya pelayanan, kami berharap ada perbaikan jasa kepada kami. Salah satunya adalah ketepatan jadwal pemeriksaan dokter. Ibu mertua saya sudah dua hari dirawat inap di sini, tetapi belum sekalipun diperiksa oleh dokter," kata Endin (42), warga Kecamatan Cisaat yang sedang menjaga mertuanya.
Ajat Zatnika, Manager Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, mengatakan, pihak rumah sakit harus memberi jaminan kepada masyarakat akan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya menyangkut ketersediaan dokter dan kecakapan perawat.
"Dokter yang bertugas di rumah sakit harus memprioritaskan melayani pasien yang dirawat di rumah sakit, bukan yang di tempat praktek pribadi mereka. Hal ini masih sering terjadi di sejumlah rumah sakit pemerintah," kata Ajat.

Sumber diperoleh dari : http://regional.kompas.com/read/2012/03/12/22594628/Pasien.Dibebani.Kenaikan.Biaya.Operasional..

KONSEP PIK SEBAGAI INSTRUMEN PELENGKAP PROGRAM P3K KABUPATEN SUKABUMI

KONSEP PIK SEBAGAI INSTRUMEN PELENGKAP

PROGRAM P3K KABUPATEN SUKABUMI

Oleh : Ajat Zatnika

(Manajer Program FITRA Sukabumi)

Beberapa daerah telah mempelopori inovasi perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam rangka mengatasi problem-problem yang menjadikan perencanaan dan penganggaran partisipatif belum mencapai tujuannya, yaitu menjadikan APBD yang berpihak kepada rakyat miskin dan marginal.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memiliki inovasi dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mengakselerasi peningkatan IPM pada seluruh desa dan kecamatan, yaitu berupa harmonisasi manajemen pembangunan partisipatif yang berorientasi  pada : 1) Kesesuaian (relevansi) pembangunan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat dan wilayah, 2) Pertumbuhan pembangunan pada seluruh Desa/ Kelurahan dan kecamatan, 3) Pendayagunaan potensi/ sumber daya lokal untuk pembangunan, 4) Sinergitas dan integrasi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta prasarana dan sarana pendukungnya, 5) Efektivitas dan efisiensi manajemen pembangunan pada tingkat Desa dan Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan kelima orientasi tersebut, pemerintah kabupaten Sukabumi melakukan langkah-langkah berupa : 1) Penguatan kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yaitu penguatan lembaga Pemerintah Desa, Kecamatan, LPM, Kader Pemberdayaan Masyarakat, UPTD Kecamatan dan Lembaga Usaha tingkat Kecamatan. Dalam penguatan kelembagaan ini outputnya adalah agar setiap lembaga yang terkait memiliki kemampuan dalam pengelolaan, koordinasi dan pembinaan pemerintahan dan pembangunan, serta adanya kepedulian dan partisipasi dalam pengelolaan pembangunan,  2) Penguatan kapasitas para pemeran (pemangku kepentingan/stakeholders) tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yaitu dari mulai Kepala Desa & perangkatnya, Camat & perangkatnya, pengurus LPMD, Pengurus Lembaga Usaha tingkat desa dan kecamatan, Kepala dan perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah,  (UPTD) Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat kecamatan. Dalam penguatan kapasitas ini outputnya adalah agar para pemangku kepentingan memiliki kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan serta menumbuhkan kepedulian dan partisipasi dari para pengusaha baik ditingkat desa maupun kecamatan, 3) Penguatan kemandirian stakeholder di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yaitu selain para pemangku kepentingan juga penguatan kemandirian bagi warga, keluarga dan kelompok masyarakat. Dalam penguatan kemandirian ini outputnya adalah agar para pemangku kepentingan mampu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber daya pembangunan, serta mengkoordinasikannya.

Secara operasionalisasi program tersebut dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (Program P3K). Program P3K ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 – 2010. Program P3K mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi.

Harapan dari dilaksanakannya program P3K ini adalah terjadinya sinergitas berbagai program yang dilaksanakan masyarakat secara partisipatif yang dilaksanakan secara komprehensif melibatkan masyarakat, aparat pemerintah daerah dan kelompok peduli atau swasta.

Dengan demikian penanganan permasalahan masyarakat dari seluruh sektor dapat dilakukan secara terintegrasi pada sasaran yang tepat dan tidak terjadinya kesalahan didalam kemanfaatan dari seluruh program yang ada. Prinsip ini dilakukan mengingat keseluruhan program yang dilakukan inter departemen ataupun dinas tetap pada satu sasran yang sama yaitu masyarakat miskin ataupun MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berusaha untuk dapat terjadinya peningkatan kesejahteraan.

Secara jangka pendek dengan adanya integrasi pengelolaan program, koordinasi dan pengukuran keberhasilan program dapat lebih efektif karena seluruh pelaksanaan program dibawah koordinasi yang sama. Selain itu, akan lebih meminimalisir dampak sosial bagi masyarakat karena menumpuknya berbagai jenis program di satu wilayah dengan keharusan pembentukan kelembagaan yang berbeda dan mekanisme yang berbeda karena adanya egosektoral berbagai program tersebut.

Mengingat bahwa pelaksanaan program ini merupakan integrasi dari kelembagaan yang ada di tingkat desa yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan, ini menimbulkan kendala yang cukup besar jika kelembagaan tingkat kecamatan tersebut dalam proses pembentukannya dilakukan top down. Tetapi proses yang dilakukan harus mengakomodasi seluruh kelembagaan yang sudah terbentuk di desa masing-masing hasil berbagai program yang sudah dilaksanakan melalui kesepakatan bersama untuk membentuk kelembagaan masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli.

Upaya pemerintah kabupaten Sukabumi perlu mendapat apresiasi dengan diterapkannya program P3K yaitu melalui 3 penguatan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas dan penguatan kemandirian yang pada akhirnya program pembangunan di Kabupaten Sukabumi secara sinergis bisa dilaksanakan dengan menggali potensi, swadaya masyarakat dan partispasi dunia usaha, namun dalam program P3K tidak membahas atau mengatur bagaimana mekanisme partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam musrenbang, serta tidak adanya jaminan kepastian usulan warga melalui musrenbang diakomodir dalam anggaran belanja daerah (APBD). Maka kiranya perlu ada instrumen penguat untuk melengkapi dan mengakomodir persoalan tersebut, yaitu dengan penerapan pagu indikatif sebagai bentuk patokan batas maksimal dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah.

Secara garis besar apa yang dimaksud konsep pagu indikatif adalah sebagai berikut :

Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencanakan program/kegiatan. Pagu Indikatif terdiri dari dua jenis, yaitu :

1.      Pagu Indikatif SKPD

2.      Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

Pagu Indikatif SKPD adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan oleh SKPD dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra SKPD/Renja SKPD (top down planning) yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Sedangkan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan ditingkat kecamatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD. Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk pagu indikatif kecamatan ini dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada prioritas program yang diusulkan tiap desa/kelurahan di kecamatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan persoalan (problem based approach) bukan usulan desa/kelurahan. Persoalan daerah yang ada didesa/kelurahan harus dilakukan intervensi oleh SKPD menjadi fokus pembahasan, sehingga musyawarah antar warga dengan SKPD terkait dilakukan dalam rangka mengatasi masalah. Dengan pendekatan masalah maka ego wilayah (masing-masing memperjuangkan usulan desa/kelurahan) dapat diminimalisir.

Pagu indikatif bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada pihak kecamatan, namun besaran dana pembangunan di kecamatan yang dilaksanakan oleh SKPD sehingga menjadi pegangan bagi setiap SKPD dalam menyusun dan merencanakan kegiatan pembangunan di kecamatan. Pagu indikatif kecamatan merupakan terobosan untuk mengatasi problem rendahnya tingkat serapan usulan musrenbang di APBD agar masyarakat lebih termotivasi untuk mengikuti musrenbang. Karena selama ini keterlibatan masyarakat dalam musrenbang masih kurang dan salah satu penyebabnya adalah usulan prioritas yang disampaikan hanya dijadikan sebagai shoping list dan tidak ada jaminan kepastian berapa usulan masyarakat yang akan diakomodir dalam anggaran belanja (APBD). Secara garis besar bisa dikatakan bahwa Program P3K hanyalah mengatur bagaimana manajemen pengelolaan pembangunan ditingkat kecamatan yang didalamnya menggali potensi serta sumber daya alam dengan melibatkan peran serta masyarakat secara swadaya dan partisipasi dunia usaha. Sedangkan PIK hanyalah instrumen untuk mengatur besaran alokasi atau besaran pagu untuk masyarakat di wilayah kecamatan melalui mekanisme partisipasi musrenbang dan perhitungan matematis berdasarkan indikator capaian, sehingga adanya jaminan kepastian usulan musrenbang diakomodir dalam APBD.

GAMBARAN UMUM PROGRAM P3K DI KABUPATEN SUKABUMI DENGAN KONSEP PIK

	P3K	PIK
Pengertian	Adalah upaya pemantapan efektivitas manajemen pembangunan daerah khususnya koordinasi dan pembinaan yang berpangkal di kecamatan	Adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja  ( APBD) untuk masing-masing wilyah kecamatan di kab. Sukabumi, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada prioritas program yang diusulkan tiap dea dikecamatan tersebut
Tujuan	o UMUM Mengimplementsikan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan strategis bagi terwujudnya percepatan penaggulangan kemiskinan berbasis wilayah dan percepatan peningkatan IPM o KHUSUS 1.    Menguatkan pengelola pembangunan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 2.    Menguatkan kapasitas pada pemeran (pemangku kepentingan) tingkat kabupaten, kecamatan, desa dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal 3.    Menguatkan kemandirian stake holder ditingkat kecamatan dan desa dalam pengembilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan	Untuk memberikan arah pendistribusian belanja (APBD) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tiap desa dan kecamatan
Sumber Dana	1.       APBD 2.       Partisipasi dunia usaha 3.       Swadaya masyarakat	APBD
Sasaran	·         Program Pembangunan ·         Pengelolaan Pemerintahan Melalui penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas dan penguatan kemandirian	·          Seluruh urusan yang menjadi kebutuhan hak dasar masyarakat Melalui mekanisme musrenbang
Out Put	·         Adanya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan ·         Adanya kemampuan dalam menggali potensi dan sumber daya untuk pembangunan ·         Adanya kemampuan lembaga dan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ·         Tumbuhnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan ·         Adanya sikap kemandirian dalam pembangunan baik pemerintah desa, kecamatan, dunia usaha dan masyarakat ·         Adanya sinergitas program baik pusat, provinsi dan kabupaten	Adanya kepastian bahwa setiap usulan musrenbang desa dan kecamatan akan didanai, jika tidak melebihi pagu indikatif yang telah disepakati
Manfaat	·         Menumbuhkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan ·         Memiliki kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ·         Menumbuhkan sikap kemandirian dalam pembangunan ·         Menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan ·         Mewujudkan sinergitas program pembangunan antara perencanaan program pembangunan  reguler dan spasial	·         Memperbesar peluang usulan musrenbang diakomodasi di APBD ·         Mendidik masyarakat untuk mengusulkan kebutuhan, bukan keinginan ·         Mendidik SKPD untuk menyusun program/kebutuhan berdasarkan skala prioritas untuk mencapai RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan SPM ·         Belanja APBD tidak didefinisikan sepihak oleh Pemda dan DPRD tetapi dalam porsi terbatas, juga oleh masyarakat
Ketentuan Dasar	·         Kapasitas kelembagaan ·         Kapasitas para pemangku kepentingan ·         Wilayah berpartisipasi ·         Swadaya masyarakat ·         Kemandirian	·          Akurasi data ·          Potensi dan Kebutuhan real ·          Dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang ·          Ada proyeksi awal tahun perencanaan yang disepakati melalui MoU oleh Bupati & Ketua DPRD ·          Mengakomodir Kepentingan Politik, Teknokratik dan Masyarakat ·          Penentuan besaran alokasi PIK menggunakan perhitungan berdasarkan indikator capaian
Kerangka Berpikir	·          Kebutuhan manajemen partisipatif pembangunan ·          Orientasi P3K Potensi sumberdaya kewilayahan dan masyarakat tingkat kecamatan Keberpihakan kepada keluarga miskin Partisipasi, keswadayaan dan kemandirian masyarakat Sinergitas dan keterpaduan pembangunan Pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan masyarakat secara praktis terukur	·          Musrenbang sebagai amanat undang-undang ·          Musrenbang sebagai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan selama ini dipandang belum efektif ·          PIK sebagai upaya ke arah perencanaan pembangunan yang efektif dan proporsional
Pola Operasionalisasi	o   Tahap Perencanaan Program Penguatan kelembagaan desa/kelurahan dan masyarakat, Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan, Penguatan kemandirian melalui kegiatan Pentaloka Penyusunan dan pemanfaatan profil desa Musrenbang dusun/rw Musrenbang tingkat desa Musrenbang tingkat kecamatan o   Tahap pelaksanaan program Pelaksanaan program/kegiatan Pemantauan dan pengendalian program/kegiatan Pembianaan, fasilitasi dan advokasi program/kegiatan Evaluasi dan pelaporan program/kegiatan o   Pertanggungjawaban dan tindak lanjut program/kegiatan	o   Tahap Perencanaan Fasilitasi perencanaan penganggaran tingkat desa dan kecamatan oleh fasilitator musrenbang Usulan prioritas musrenbang desa Usulan prioritas musrenbang kecamatan Pembahasan usulan perencanaan dan penganggaran dengan Forum SKPD Pengawalan usulan prioritas kecamatan ke musrenbang kabupaten oleh forum delegasi kecamatan Pengawalan dan pembahasan usulan pada wilayah politis (DPRD) sampai pengesahan o   Pelaksanaan Pengawalan implementasi kegiatan oleh Forum Delegasi Musrenbang Kabupaten
Peran	·          Camat selaku penanggungjawab teknis ·          Perangkat kecamatan selaku pelaksana administrasi ·          UPTD selaku penanggungjawab teknis kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya ·          Kelembagaan masyarakat dan Lembaga Usaha tingkat kecamatan selaku mitra kerja teknis kegiatan ·          SKPD selaku pelaksana kegiatan ·          Bappeda, Bapemdes, Bagian tata pemerintahan Setda, Bagian Pengendalian Program Setda dan inspektorat, selaku perencana program	·          Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya. ·          Forum Delegasi Musrenbang adalah adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD. ·          CAMAT sebagai penanggungjawab wilayah administrative di tingkat kecamatan ·          SKPD sebagai pelaksana teknis program ·          BAPPEDA yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah ·          DPRD sebagai fungsi legislasi dan penentuk kebijakan secara politik. ·          Bupati dengan DPRD membuat nota kesepakatan penentuan proyeksi besaran alokasi belanja pada awal perencanaan
Orientasi	Seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan berorientasi pada upaya penguatan peran kecamatan sebagai base manajemen khususnya dalam rangka peningkatan partisipasi pembangunan masyarakat dan pedesaan	·          Seluruh usulan masyarakat melalui Usulan musrenbang kecamatan yang diajukan sesuai dengan pagu anggaran dapat direalisasikan ·          Sebagai salah satu upaya penaggulangan kemiskinan
Perencanaan	Fokus -          Prioritas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM -          Penguatan peran dan kapasitas pemeran tingkat kabupaten dan desa -          Anggaran Alur/proses -          Penataran dan lokakarya pemeran tingkat kabupaten -          Penataran dan lokakarya pemeran tingkat kecamatan -          Penguatan/pentaloka para pemimpin kelembagaan tingkat desa -          Pemantapan dan pemanfaatan profil desa untuk menjadi masukan musrenbang -          Musrenbang tingkat dusun/rw, dan tingkat desa -          Musrenbang tingkat kecamatan -          Musrenbang tingkat kabupaten	Fokus -          Prioritas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM -          Penguatan peran fasilitator musrenbang dan forum delegasi musrenbang kecamatan dan kebupaten Alur/proses -          Penguatan kapasitas Fasilitator Musrenbang -          Musrenbang tingkat Dusun/rw, dan desa -          Musrenbang tingkat kecamatan -          Musrenbang tingkat kabupaten -          Pengawalan dan pembahasan usulan musrenbang dengan DPRD oleh forum delegasi musrenbang -          Pemantauan  dan pengawalan implementasi kegiatan oleh forum delegasi murenbang