Oleh: Ajat Zatnika
Kemiskinan merupakan
masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,
antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang
dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan di
Kabupaten Sukabumi walaupun secara agregat berkurang dari tahun ke tahun, namun
kemiskinan masih menjadi masalah prioritas sekaligus tantangan yang harus
diselesaikan ke depan. Berdasarkan
data dari BPS,
secara persentase terjadi
penurunan jumlah Penduduk miskin
dari tahun ke
tahun. Tercatat dari
tahun 2010 jumlah penduduk
miskin mencapai 10,65
%, menurun menjadi
10,33 % pada tahun 2011 dan pada
tahun 2012 sebesar 9,72 %.
Kemiskinan di
Kabupaten Sukabumi diduga sebagai akibat dari kepemilikan sumberdaya yang tidak
merata, pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang serta ketidaksamaan
kesempatan berusaha. Hal ini salah
satunya berkaitan dengan pertambahan jumlah pengangguran dan angkatan kerja
tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Penanganan masalah
ketenagakerjaan masih merupakan agenda yang perlu mendapat perhatian serius,
karena masalah tersebut memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat maupun terhadap keamanan dan stabilitas daerah/ regional. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2011
mencapai 62,05%, pada tahun 2012 angka TPAK mencapai 63,11%. Pada tahun 2011
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 9,47% dan pada 2012 mencapai 9,74%
lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Meskipun pertumbuhan
jumlah angkatan kerja meningkat namun disisi jumlah pengangguran pun terus
mengalami kenaikan. Melihat kondisi tersebut perlu ada terobosan-terobosan yang
inovatif untuk mengatasi permasalahan tingginya angka pengangguran di Kabupaten
Sukabumi, misalnya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.
Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam, akan
tetapi tidak bisa dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh Daerah.
Beberapa
potensi dan sumber
daya daerah yang
masih dapat dioptimalkan untuk
meningkatkan kualitas pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :
1. Potensi kepatuhan para
pihak (institusi pemerintah,
swasta, dan masyarakat) yang
belum optimal dan
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangan
atau hasil kesepakatan
yang telah ditetapkan bersama, terutama
komitmen terhadap hasil
dokumen perencanaan daerah.
2. Potensi penataan organisasi
perangkat daerah akan
lebih optimal apabila diikuti
dengan penataan aparatur
secara proporsional dan berbasis kompetensi, baik di tingkat
Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
3.
Potensi peran serta
masyarakat dan dunia
usaha serta pembagian peran kelembagaan
masyarakat terutama di
tingkat Desa dan Kecamatan yang belum dimanfaatkan secara
optimal untuk menunjang efektivitas
manajemen pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Potensi pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan yang belum sepenuhnya mengacu
pada rencana tata
ruang dan rencana pembangunan daerah, baik jangka
panjang, jangka menengah maupun tahunan. Termasuk potensi pemanfaatan lahan ex-erfpacht/HGU
di Kabupaten Sukabumi yang telah di redistribusikan kepada warga/dilegalisasi
oleh Pemerintah melalui BPN pada program Reforma Agraria berupa aset dan akses
reform.
5. Potensi anggaran daerah, yang PAD nya terus mengalami peningkatan pada
tahun 2014 mencapai 16% dari total Pendapatan Daerah. Bahwa kebijakan daerah
tanpa ditunjang dengan PAD yang baik, maka proses pembangunan tidak akan
berjalan dengan baik. Dalam hal pengelolaan PAD ini, perlu dilakukan secara
terbuka, transparan dan akuntabel. Sehingga program dan kebijakan daerah bisa
dipastikan dapat teratasi dengan pemanfaatan PAD secara efektif dan tepat
sasaran berdasarkan target capaian pembangunan daerah.
Jumlah
penduduk Kabupaten Sukabumi
dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan
data BPS Tahun 2012
(survei sosial ekonomi
nasional), penduduk Kabupaten
Sukabumi tercatat sebanyak 2.408.338
jiwa, dengan komposisi
penduduk laki-laki sebanyak 1.227.409
jiwa dan penduduk perempuan sebanyak
1.180.929 jiwa. Data proyeksi
sementara dari BPS,
jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada
tahun 2013 adalah
2.441.813 orang atau
diproyeksikan ada kenaikan sebesar 1,39% dari tahun 2012.
Di sisi lain, di Kabupaten Sukabumi dari ke-9 sektor/lapangan
usaha, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi
adalah sektor pertanian rata-rata sebesar 5,79 Trilyun rupiah pertahun, pada
tahun 2012 sektor pertanian berkontribusi sebesar 6,02 Triliyun rupiah dengan
tanaman bahan makanan salah satu faktor pendukung tingginya PDRB dari sektor
pertanian (3,20 Trilyun rupiah),
disusul kemudian oleh
sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,63 Trilyun rupiah
dengan faktor pendukung terbesar dari perdagangan besar dan eceran sebesar 4,73
Trilyun rupiah.
Sektor pertanian dengan jumlah kontribusi terbesar, namun sayangnya berdasarkan angka
hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah
rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan sebanyak
63.046 rumah tangga dari 354.800 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 291.754
rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 1,77 persen per
tahun.
Hal terbukti bahwa semakin berkurangnya tenaga
kerja di sektor pertanian maka semakin berkurangnya lahan sawah dan tambak. Bahkan jumlah rumah tangga usaha
pertanian gurem di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2003
sebanyak 282.047 menjadi 228.343 pada tahun 2013.
Berdasarkan rancangan RKPD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2015 bahwa perekonomian Kabupaten Sukabumi tahun 2015 dan tahun 2016
masih bertumpu pada basis produksi pertanian, kontribusinya diproyeksikan
sebesar 25-30%. Namun demikian laju pertumbuhannya relatif rendah pada kisaran
2-3%, ini dikarenakan sektor pertanian merupakan sektor usaha yang memiliki
nilai tambah (value added) yang kecil dibandingkan sektor usaha lainnya. Pada masa yang akan datang diharapkan terjadi
pergeseran kontribusi perekonomian Kabupaten Sukabumi dari sektor usaha
pertanian kepada sektor usaha industri dan jasa dengan tetap mempertahankan
produksi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Dari
uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural atau proses pemiskinan di
negeri ini, khususnya di Kabupaten Sukabumi terjadi
karena hilangnya aset dan akses produksi masyarakat miskin, khususnya di
perdesaan. Oleh karenanya, upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat
selayaknya diarahkan pada upaya-upaya sistematis untuk mengembalikan penguasaan
aset dan akses produksi kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin di
perdesaan.
